Indonesia Sumbang Emisi Terbesar Ketiga Dipertanyakan, Laut Penyerap atau Pelepas Karbon

Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai penghasil emisi terbesar di dunia, setelah Amerika dan Tiongkok. Bedanya, emisi di Indonesia ini kebanyakan berasal dari proses pembalakan hutan serta alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan dan perumahan.
Demikian benang merah yang bisa ditarik dari perbincangan dengan Chairwoman Conservation Science Management Specialist Reef Check Indonesia Foundation, Naneng Setiasih dan Environment Officer Kedutaan Besar Amerika, Machut A Shishak seusai diskusi panel di Lobi Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, Rabu (21/4).
Naneng memaparkan, Indonesia menduduki peringkat ke-19 dalam deretan negara penghasil emisi dari sektor energi dan transportasi. “Kalau dengan memperhitungkan CO2 yang keluar dari pembakaran hutan, peringkat Indonesia berada di posisi ketiga dalam memproduksi emisi setelah Tiongkok dan Amerika Serikat,” tuturnya.
Menurutnya, masalah pembukaan lahan yang harus didahului dengan pembakaran hutan, mengakibatkan emisi gas CO2 di Indonesia meningkat. Konsep pembukaan ladang atau membangun perumahan dengan cara membabat pohon harus dipikirkan dengan baik, terutama saat musim kemarau.
“Apalagi di Kalimantan yang di bawahnya itu tersimpan kandungan batu bara, jika ada kebakaran hutan, masyarakat sudah tidak mampu lagi memadamkannya.”
Environment Officer Kedutaan Besar Amerika, Machut A Shishak mengatakan, Indonesia memiliki tantangan yang berbeda dengan negaranya dalam mengatasi emisi. Dia memperkirakan, sekitar 80% emisi di Indonesia berasal dari alih fungsi lahan dan sisanya berasal dari sektor energi dan transportasi.
Meski emisi akibat alih fungsi lahan hutan bisa diturunkan, Shishak memandang, pemerintah harus bisa mengatasi emisi yang berasal dari sektor energi. “Emisi dari sektor energi akan bertumbuh dalam kurun waktu 20 tahun, karena Indonesia masih harus menghasilkan energi listrik lebih banyak untuk kebutuhan penduduknya. Mungkin akan bertambah hingga tujuh atau delapan kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun itu,” tuturnya.
Menurut Naneng, salah satu cara mengatasi emisi yang terus meningkat di Indonesia adalah melalui penegakan hukum. Apabila pemerintah tidak benar-benar menjalankan aturan, bukan tidak mungkin fenomena El Nino dan La Nina dapat terjadi setahun sekali dalam 30 tahun ke depan. “Padahal, sirkulasi biasa kedua fenomena alam itu terjadi 10 tahun sekali,” kata Naneng.
Tanggung Jawab
Selain penegakan hukum, setiap individu juga harus bertanggung jawab terhadap emisi karbon dan sampah yang dikeluarkannya setiap hari. “Pemerintah juga sudah menyiapkan konsep carbon credit. Tapi, persiapannya memang harus dibicarakan, misalnya pengelolaan uang dari kompensasi karbon ini untuk siapa dan dikelola oleh siapa? Kesiapannya tidak hanya di satu negara, tapi juga semua negara,” katanya.
Sementara itu, pada diskusi yang digelar oleh Departemen Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (ESL) IPB tentang perubahan iklim dengan tema utama Apakah Laut sebagai Penyerap atau Pelepas Karbon, Dr Alan Koropitan, Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPIK-IPB memaparkan, sebelum revolusi industri “Laut Global” memang berperan sebagai penyerap karbon. Pascarevolusi industri laut global, bukan lagi sebagai penyerap, melainkan pelepas karbon di atmosfer.
“Terjadi keseimbangan baru dalam siklus biogeokimia laut. Pun, secara regional tak semuanya lautnya berperan sebagai penyerap karbon terutama laut tropis,” katanya.
Laut samudra bagian selatan oleh para ilmuwan diyakini sebagai penyerap karbon pun kini sudah mengalami penurunan tingkat penyerapannya. “Bila memang betul Samudra bagian selatan berperan sebagai penyerap karbon, siapa yang berhak mengklaim dan memilikinya,” tanya Alan.
Pembicara lainnya, Agus Gunawan, Kepala Sub Divisi Adaptasi Perubahan Iklim di sektor Pertanian dan Wilayah Pesisir Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan, bencana yang muncul di Indonesia akhir-akhir ini berkaitan dengan perubahan iklim. Menurutnya, data Bappenas dan Bakornas PB, 2006 menyebutkan bahwa periode 2003-2005 bencana yang terkait dengan hidro meteorologi mencapai 53,3%. Periode 2005-2007 mengutip data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan sudah 24 pulau kecil di Indonesia tenggelam.
Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, KIARA menyajikan strategi perikanan tradisional menyikapi dampak perubahan iklim ini. Sebelumnya, Riza menyajikan pelbagai fakta empiris soal kolektivitas krisis yang menyangkut krisis pangan dan iklim yang sudah menjadi keprihatinan masyarakat dunia.
Ketua Departemen ESL, Dr Ir Aceng Hidayat menyimpulkan, laut sesungguhnya lebih berperan sebagai sumber karbon (carbon sources). Proses adaptasi akan jauh lebih penting ketimbang mitigasi, terutama bagi masyarakat pesisir yang bermukin di wilayah pesisir. [153/N-6]